Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Impor Pakaian Bekas Ilegal di Subang, Sita Barang Bukti Senilai Rp15 Miliar

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Impor Pakaian Bekas Ilegal di Subang, Sita Barang Bukti Senilai Rp15 Miliar

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) berhasil membongkar praktik importasi ilegal pakaian bekas berskala besar yang beroperasi di wilayah Jawa Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan di sebuah gudang strategis di kawasan Pergudangan Intijaya Subang Industri, Blok A-29, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, pihak kepolisian menyita sebanyak 1.257 bal pakaian bekas atau yang sering disebut sebagai balpres. Nilai ekonomi dari barang bukti yang disita tersebut diperkirakan mencapai Rp15 miliar, sebuah angka yang mencerminkan besarnya perputaran uang dalam bisnis barang selundupan yang selama ini meresahkan para pelaku industri tekstil dalam negeri.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menjelaskan bahwa operasi penindakan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mencium adanya aktivitas mencurigakan di gudang tersebut. Berdasarkan surat perintah resmi dari Kabareskrim Polri yang diterbitkan pada 21 Oktober 2026, tim penyidik segera melakukan serangkaian penyelidikan mendalam di lapangan. Upaya ini membuahkan hasil ketika tim berhasil mengidentifikasi lokasi penyimpanan yang digunakan sindikat tersebut sebagai hub distribusi untuk menyebarkan pakaian bekas ilegal ke berbagai pasar di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

Dalam keterangannya pada Sabtu (31/10/2026), Kombes Suhasto menegaskan bahwa penindakan ini bukan sekadar operasi rutin, melainkan wujud nyata dari komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Peredaran pakaian bekas impor ilegal secara masif telah lama dianggap menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor konveksi. Barang-barang ilegal yang masuk tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sah seringkali dijual dengan harga yang sangat murah, sehingga mematikan daya saing produk dalam negeri yang harus mematuhi aturan pajak dan standar kualitas yang ketat.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim Dittipideksus mengungkap bahwa gudang di kawasan Subang tersebut difungsikan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang-barang tersebut didistribusikan ke pengecer. Berdasarkan inventarisasi awal yang dilakukan petugas, ditemukan ribuan bal yang tersusun rapi di dalam gudang tertutup. Harga per bal pakaian bekas ini bervariasi, berkisar antara Rp6 juta hingga Rp12 juta, tergantung pada kualitas dan jenis pakaian yang ada di dalamnya. Jika dikalkulasikan secara total dari 1.257 bal yang disita, nilai ekonomi barang bukti tersebut mencapai Rp15 miliar. Angka tersebut diperkirakan masih bisa bertambah seiring dengan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim di lapangan.

Lebih lanjut, Suhasto mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti awal yang dikumpulkan, sindikat ini diduga telah menjalankan aktivitas penyimpanan dan perdagangan pakaian bekas ilegal sejak September 2026. Dengan durasi operasional tersebut, penyidik memprediksi bahwa perputaran uang dalam bisnis terlarang ini telah mencapai angka puluhan miliar rupiah. Skala operasi yang cukup besar ini menunjukkan adanya jaringan yang terorganisir, mulai dari pemasok di luar negeri hingga jalur distribusi darat yang digunakan untuk menembus pasar domestik tanpa tersentuh pengawasan bea cukai yang seharusnya.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian telah berulang kali menegaskan larangan impor pakaian bekas. Larangan ini tertuang dalam berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang melarang masuknya pakaian bekas karena alasan kesehatan, perlindungan konsumen, serta perlindungan terhadap industri dalam negeri. Pakaian bekas yang masuk secara ilegal tidak melalui proses sterilisasi atau pemeriksaan karantina kesehatan, sehingga berpotensi membawa kuman, bakteri, atau jamur yang dapat membahayakan pengguna. Selain itu, praktik ini merugikan negara dari sisi penerimaan pajak bea masuk dan pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayarkan jika barang masuk secara resmi.

Bareskrim Polri berkomitmen untuk tidak berhenti pada pengungkapan di tingkat gudang penyimpanan saja. Saat ini, tim penyidik tengah melakukan pendalaman untuk memetakan rantai pasok (supply chain) dari sindikat ini. Fokus utama penyidikan adalah mencari tahu siapa aktor intelektual di balik penyelundupan tersebut, termasuk mencari jalur masuk atau pelabuhan mana yang digunakan untuk meloloskan barang-barang tersebut ke wilayah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang ditetapkan setelah pemeriksaan terhadap para saksi, pengelola gudang, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi pakaian bekas ilegal tersebut.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku usaha ilegal bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas yang menggerus ekonomi nasional. Ke depannya, Bareskrim Polri akan meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, untuk memperketat pengawasan di titik-titik rawan pintu masuk barang ilegal. Penindakan tegas di Subang ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku lainnya agar tidak mencoba-coba melakukan importasi ilegal yang melanggar hukum dan merugikan negara.

Di sisi lain, penggerebekan ini juga menyoroti perlunya penguatan sistem logistik nasional agar barang-barang ilegal tidak mudah masuk dan beredar. Selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pembelian pakaian bekas ilegal juga menjadi kunci penting. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa dengan membeli pakaian bekas impor ilegal, mereka secara tidak langsung turut mendukung ekosistem bisnis yang mematikan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di industri garmen dalam negeri.

Pihak kepolisian memastikan bahwa barang bukti berupa 1.257 bal pakaian bekas tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait perdagangan dan kepabeanan, pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara yang cukup berat serta denda miliaran rupiah. Penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional hingga dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan.

Kesuksesan pengungkapan kasus di Subang ini juga tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat yang memberikan informasi akurat. Polri sangat mengapresiasi peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan di lapangan. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, bantuan dari warga sangat krusial bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang kerap bersembunyi di balik kedok gudang industri atau pergudangan lainnya.

Sebagai penutup, Bareskrim Polri menegaskan bahwa pemberantasan impor ilegal adalah agenda prioritas dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat industri nasional. Di tengah tantangan ekonomi global, melindungi pasar domestik dari serbuan produk ilegal adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa industri tekstil nasional dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Operasi serupa dipastikan akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air guna memastikan kedaulatan ekonomi bangsa tetap terjaga dari ancaman penyelundupan barang-barang yang tidak memenuhi standar legalitas.