Dubes Palestina Yakin RI Cerdas Tentukan Sikap Usai Diminta PBB Mundur dari Board of Peace

Dubes Palestina Yakin RI Cerdas Tentukan Sikap Usai Diminta PBB Mundur dari Board of Peace

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H.E. Abdulfattah A.K. Al-Sattari, menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas diplomasi yang sangat mumpuni dalam merespons desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Pernyataan ini disampaikan Abdulfattah di sela-sela kunjungannya di Plaza Selatan Monas, Jakarta, pada Minggu (1/11/2026), sebagai tanggapan atas dinamika geopolitik terkini yang menempatkan posisi Indonesia dalam sorotan internasional.

Dalam pandangan Abdulfattah, posisi Indonesia di kancah internasional saat ini bukanlah posisi yang bisa didikte oleh tekanan eksternal tanpa pertimbangan matang. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk tetap bertahan atau mundur dari BoP sepenuhnya berada di tangan kedaulatan pemerintah Indonesia. Namun, ia secara terbuka mengakui bahwa eksistensi BoP saat ini telah mengalami degradasi fungsi dan pengaruh di mata komunitas internasional, sehingga signifikansinya dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan, khususnya di Palestina, tampak memudar.

Menurut Dubes Palestina tersebut, Board of Peace kini kehilangan fokus utama yang seharusnya menjadi mandatnya. Dinamika global yang semakin kompleks serta keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai pusaran konflik di Timur Tengah dan wilayah lainnya telah mengalihkan perhatian dari agenda perdamaian yang inklusif. Abdulfattah menyoroti bagaimana Amerika Serikat, sebagai aktor utama yang seringkali mendominasi narasi internasional, saat ini sedang terjebak dalam kesibukan menangani krisis di Iran, Yaman, Libya, hingga Lebanon. Keterlibatan yang terlalu luas ini, menurutnya, secara otomatis membuat BoP menjadi "hambar" dan tidak lagi memiliki taji untuk melakukan advokasi yang efektif bagi hak-hak bangsa Palestina.

Lebih lanjut, Abdulfattah memberikan apresiasi tinggi terhadap pola diplomasi yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ia menyebut bahwa Indonesia adalah pemain kunci yang sangat cermat dalam membaca peta politik global. Setiap langkah yang diambil Indonesia, baik dalam forum PBB maupun forum bilateral lainnya, dinilai selalu berlandaskan pada perhitungan strategis yang matang demi mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionisme Israel. Ketajaman intuisi politik Indonesia ini dianggap sebagai aset berharga bagi perjuangan bangsa Palestina di panggung dunia.

Analisis mengenai melemahnya peran BoP ini sebenarnya mencerminkan kekecewaan mendalam atas ketidakmampuan organisasi internasional dalam menekan pihak-pihak yang melanggar hukum humaniter internasional. Dalam konteks ini, Indonesia yang secara konsisten berdiri di sisi Palestina, dipandang oleh Abdulfattah sebagai negara yang tidak sekadar mengikuti arus, melainkan sebagai negara yang memegang teguh prinsip kemanusiaan dan keadilan universal. Kemampuan Indonesia untuk menavigasi tekanan dari PBB sekaligus tetap menjaga komitmen ideologis terhadap kemerdekaan Palestina menunjukkan kedewasaan bernegara yang jarang dimiliki negara lain.

Perlu dicatat bahwa keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum perdamaian internasional, termasuk BoP, selama ini bertujuan untuk membawa narasi perdamaian yang berbasis pada solusi dua negara dan penghentian pendudukan ilegal. Jika PBB kini menekan Indonesia untuk mundur, tentu hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai motif di balik permintaan tersebut. Apakah ini bagian dari upaya sistematis untuk membatasi ruang gerak negara-negara pendukung Palestina di forum global? Abdulfattah tidak secara eksplisit menuduh hal tersebut, namun tersirat bahwa ada ketidaksinkronan antara agenda PBB dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan penganut politik luar negeri bebas aktif, memiliki posisi tawar yang unik. Diplomasi Indonesia tidak hanya mengandalkan retorika, tetapi juga keterlibatan aktif dalam bantuan kemanusiaan, pembangunan infrastruktur di Palestina, serta penggalangan dukungan melalui organisasi kerja sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok. Oleh karena itu, bagi Palestina, kehadiran Indonesia di forum internasional—terlepas dari nama organisasinya—adalah kehadiran yang membawa energi positif bagi perjuangan kemerdekaan mereka.

Kecerdasan politik yang dipuji oleh Abdulfattah merujuk pada kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara hubungan diplomatik dengan negara-negara besar dan komitmen moral terhadap Palestina. Meski menghadapi tantangan berat akibat intervensi kekuatan-kekuatan besar, Indonesia tetap mampu mempertahankan posisinya tanpa harus mengorbankan kepentingan nasionalnya sendiri. Inilah yang disebut Abdulfattah sebagai "kecerdasan" dalam memainkan kartu politik internasional.

Terkait desakan PBB tersebut, pengamat hubungan internasional menilai bahwa Indonesia kemungkinan besar tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Pemerintah Indonesia diprediksi akan melakukan kajian mendalam mengenai dampak strategis dari pengunduran diri tersebut. Jika mundur, apakah akan memperlemah posisi tawar Indonesia dalam memperjuangkan Palestina di dalam sistem PBB? Atau justru sebaliknya, pengunduran diri tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap ketidakadilan sistem yang ada? Jawaban atas pertanyaan ini nantinya akan menjadi penentu arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan.

Abdulfattah menegaskan kembali bahwa Palestina sangat menghargai setiap tetes keringat diplomasi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Baginya, hubungan kedua negara bukan sekadar hubungan diplomatik formal, melainkan hubungan persaudaraan yang telah teruji oleh waktu. Dukungan moral dari masyarakat Indonesia dan langkah konkret dari pemerintahnya adalah suntikan semangat bagi rakyat Palestina yang terus berjuang di bawah tekanan Zionisme. Ia percaya, dengan kecerdasan yang dimiliki, Indonesia akan mampu memilih langkah yang paling tepat untuk memastikan bahwa suara keadilan bagi Palestina tetap terdengar nyaring di forum internasional, baik dengan atau tanpa keberadaan BoP.

Dalam menutup pernyataannya, Dubes Palestina tersebut berharap agar Indonesia tidak terpengaruh oleh upaya-upaya yang mencoba melemahkan solidaritas global terhadap Palestina. Ia menegaskan bahwa dunia membutuhkan negara-negara berprinsip seperti Indonesia untuk terus bersuara di tengah kebisingan kepentingan kekuasaan global. Kepercayaan yang diberikan oleh Duta Besar Palestina ini merupakan cerminan dari betapa vitalnya peran Indonesia dalam peta jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Dengan demikian, keputusan akhir Indonesia nantinya akan tetap mendapatkan dukungan penuh dari Palestina, selama keputusan tersebut berakar pada niat tulus untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki bagi tanah Palestina yang saat ini masih dirundung konflik berkepanjangan.

Secara keseluruhan, situasi ini menguji ketahanan diplomasi Indonesia. Namun, dengan rekam jejak yang solid, publik Indonesia pun memiliki alasan untuk yakin bahwa pemerintah akan mengambil keputusan dengan kepala dingin dan hati nurani yang tetap tegak membela Palestina. Diplomasi bukan sekadar tentang posisi duduk di sebuah meja perundingan, melainkan tentang keberanian untuk menentukan sikap di saat dunia sedang mengalami krisis integritas dalam menegakkan keadilan bagi bangsa yang tertindas. Indonesia telah membuktikan diri sebagai aktor yang tidak bisa dipandang sebelah mata, dan pernyataan Dubes Abdulfattah adalah bukti pengakuan atas kualitas kepemimpinan diplomatik Indonesia di tingkat global.